BPR CAR

Beberapa hari terakhir beredar “Pengumuman” yang seolah dibuat dari instansi atau institusi resmi terkait dengan pembekuan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap) (CV). Pengumuman tersebut perlu diklarifikasi untuk menghindari pemahaman yang keliru terkait dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Terkait dengan PT yang sudah berdiri dan menjalan kegiatan usaha:

Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku juga sebagai TDP, Angka Pengenal Impor (API) dan Hak Akses Kepabeanan (Pasal 24 PP 24/2018).

  • Ketentuan di atas, menyebabkan bagi PT yang sudah menjalankan usaha memerlukan NIB.
  • Oleh karena data PT tersebut di AHU Online belum sesuai dengan standar OSS, maka dalam penerbitan NIB diberikan pengecualian untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar (AD) PT dan data di AHU Online selambatnya 1 tahun sejak diterbitkan NIB untuk PT tersebut. Dalam hal penyesuaian AD dan Data AHU tidak dilakukan, maka NIB untuk PT tersebut akan dibekukan.
  • Terhadap PT yang tidak melakukan akses di OSS, maka akan terkendala untuk menjalankan kegiatan usahanya oleh karena:
    o Tidak mempunyai NIB
    o Izin usaha yang lama sudah habis jangka waktunya (Expired).
  • Kesimpulannya, cepat atau lambat, setiap PT harus menyesuaikan Pasal 3 AD-nya dan data di AHU Online untuk dapat melakukan akses di OSS. Tentang batas waktunya diserahkan kepada kebutuhan dari PT yang bersangkutan.

Terkait dengan CV, Firma dan/atau Persekutuan Perdata :

  • Permenkumham 17/2018 diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018, bertujuan sebagai pemenuhan pasal 15, 16 dan 17 PP 24/2018, sebagai implementasinya AHU Online meluncurkan Sistem Administrasi Badan Usaha (sab.ahu.go.id)
  • Bagi CV, Firma dan/atau Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) sebelum 1 Agustus 2018, dalam jangka waktu 1 tahun wajib melakukan pencatatan pendaftaran di sab.ahu.go.id.
  • Dalam periode 1 tahun tersebut, pencatatan pendaftaran dapat menggunakan nama (lama) walaupun sudah ada nama CV/Firma/Persekutuan Perdata yang terdaftar di sab.ahu.go.id
  • Apabila melampaui batas waktu 1 tahun tersebut belum melakukan pencatatan pendaftaran, maka CV/Firma/Persekutuan Perdata tersebut harus mendaftar dengan prosedur yang sama dengan CV/Firma/Persekutuan Perdata yang baru didirikan, termasuk persyaratan melakukan pemesanan nama.
  • Sampai saat ini data di sab.ahu.go.id belum terintegrasi dengan OSS, sehingga pengurusan perizinan di OSS masih menggunakan jalur perekaman data.
  • Pengisian manual dalam menu perekaman data di OSS harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mengisi data yang sebenarnya sesuai denga isi Akta Notaris dan data pada sab.ahu.go.id.
  • Dalam hal data di sab.ahu.go.id sudah terintegrasi dengan OSS, maka jalur perekaman data akan ditutup.

KESIMPULAN, pengabaian atau kelalaian terhadap NIB atau sab.ahu.go.id tidak sampai kepada tahap pembubaran PT atau CV, akan tetapi akan berdampak penghentian sementara (pembekuan) atau pencabutan perizinan usaha (Pasal 81 PP 24/2018). Tentu hal ini merupakan sesuatu yang penting dan harus dipenuhi, karena kegiatan usaha yang tidak memiliki izin dapat dikenakan sanksi administrasi bahkan pidana (misalnya pasal 106 UU Nomor 7/2014 tentang Perdagangan).

-AT-